Regulasi dan Prosedur Pendirian Usaha di Indonesia

Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia

  • Perusahaan Perseorangan (Proprietorship)

     Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tententu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana.

  • Perusahaan Kemitraan / Partnership (Firma, CV)

     Perusahaan kemitraan adalah bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama disebut perusahaan kemitraan (partnership) (di Indonesia biasa disebut Firma atau CV). Para pemilik disebut mitra pengusaha (partner). Mitra pengusaha harus mendaftarakan perusahaan kemitraannya kepada Negara dan mungkin perlu meminta izin usaha.

  • Korporasi / corporation

     korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.

Prosedur dan legalitas badan usaha di indonesia (Pembuatan CV)

     Proses Pendirian CV (Persekutuan Komanditer / Commanditaire Vennotschaap) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.

Tahap 1: Pembuatan Akta Pendirian CV

  1. Akta Pendirian CV dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia
  2. Persyaratan;
    1. Fotokopi KTP para pendiri Perseroan
  3. Lama proses; 1-2 (satu-dua) hari kerja

Tahap 2: Surat Keterangan Domisili Perusahaan

  1. Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan,
  2. Persyaratan lain yang dibutuhkan;
    1. Fotokopi kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha
    2. Surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan
    3. Fotokopi PBB-pajak bumi dan bangunan tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKAN
  1. Lama proses; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan

Tahap 3: Nomor Pokok Wajib Pajak

  1. Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan untuk mendapatkan;
    1. Kartu NPWP
    2. Surat keterangan tedaftar sebagai wajib pajak
  2. Persyaratan;
    1. Melampirkan bukti PPN atas sewa gedung
    2. Melampirkan bukti pelunasan PBB-pajak bumi banguan
    3. Melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha
  3. Lama proses; 2-3 (dua-tiga) hari kerja setelah permohonan diajukan

Tahap 4: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP)

  1. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan NPWP yang telah diterbitkan.
  2. Persyaratan;
    1. Melampirkan bukti PPN atas sewa gedung
    2. Melampirkan bukti pelunasan PBB-pajak bumi banguan
    3. Melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha
  3. Lama Proses; 3-5 (tiga-lima) hari kerja setelah permohonan diajukan

Tahap 5: Pendaftaran ke Pengadilan Negeri

  1. Permohonan ini diajukan kepada Kantor Pengadilan Negeri setempat sesuai tempat dan kedudukan perusahaan berada.
  2. Persyaratan lain yang dibutuhkan;
    1. Melampirkan NPWP
    2. Salinan akta pendirian CV
  3. Lama proses; 1 (satu) setelah permohonan diajukan

Tahap 6: Surat Izin Usaha Perdagangan

  1. Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil, atau Dinas Perdagangan Propinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada.
  2. Persyaratan lain yang dibutuhkan;
    1. SITU/HO untuk jenis kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan adanya SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan
    2. Photo direktur utama/pimpinan perusahaan (3×4) sebanyak 2 (dua) lembar
  3. Lama Proses; 14 (empat belas) hari kerja untuk SIUP Menengah/Kecil dan 30 (tigapuluh) hari kerja untuk SIUP besar

Tahap 7: Tanda Daftar Perusahaan

  1. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Pendaftaran Perusahaan yang berada di Kota/Kabupaten cq. Dinas Perdagangan.
  2. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
  3. Lama Proses; 14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan diajukan

Sumber :

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger menyukai ini: